Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petujuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Download: PMK-208_MK.02_2019 Tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraLembaga dan Pengesahanh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran     Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan penelaahan RKA K/L serta menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran, Menteri Keuangan mengatur kembali ketentuan mengenai petujuk penyusunan dan penelaahan RKA K/L dan pengesahan DIPA. Ketentuan iniLanjutkan membaca “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petujuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Download PMK Nomor 49/PMK.05/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tunjangan Hari Raya Tahun 2020Lanjutkan membaca “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020 Download PER-10/PB/2020 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Peraturan tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang MenjadiLanjutkan membaca “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020”

Protokol Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan protokol pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah. Kemenpan & RB memberikan panduan kepada pimpinan unit kerja dan ASN yang melaksanakan work from home, sebagai berikut: A. Tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja: MenugaskanLanjutkan membaca “Protokol Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)”

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2019

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I s/d IV-2019 dibandingkan dengan Triwulan I s/d IV-2018 tumbuh sebesar 5,02 persen atau sebesar Rp15 833,9 triliun dengan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US$4 174,9. Nilai ini tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55Lanjutkan membaca “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2019”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Download: PMK 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaan Tahun Anggaran 2020 PMK Nomor 39/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Untuk melaksanakan ketentuan: Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaraLanjutkan membaca “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020”

Cepat! Tips Pesan Konsumsi Rapat

Rapat merupakan hal yang sangat lekat dengan kegiatan di dalam organisasi. Wikipedia Indonesia menjelaskan pengertian rapat, yaitu pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan staffnya. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatapLanjutkan membaca “Cepat! Tips Pesan Konsumsi Rapat”

Kontrak Tahun Jamak – PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan Download : PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan Dalam rangka memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018Lanjutkan membaca “Kontrak Tahun Jamak – PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan”

SK3 – PMK Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Download PMK 50 Tahun 2018 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Untuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara tersebut agar lebih professional, bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi. Untuk itu, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 53/PMK.05/2018 sebagai standardLanjutkan membaca “SK3 – PMK Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar”

SBK 2019 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

Download: PMK 69 Tahun 2018 PMK 69 Tahun 2018 ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RencanaLanjutkan membaca “SBK 2019 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019”

Menteri BUMN dalam HUT Kementerian BUMN ke 20

Untuk ke 20 kalinya Kementerian BUMN menyelenggarakan Hari Ulang Tahun (HUT). Dalam kesempatan HUT Kementerian BUMN ke 20, Ibu Menteri BUMN, Rini M. Soemarno Berterima kasih kepada Bapak Tanri Abeng dan Bapak Mustafa Abubakar sebagai Menteri pendahulu yang telah hadir dalam acara HUT Kementerian BUMN yang ke 20. Dari kepemimpinan Menteri-Menteri BUMN sebelumnya, BUMN memangLanjutkan membaca “Menteri BUMN dalam HUT Kementerian BUMN ke 20”

Tata Cara Revisi Anggaran 2018 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Download Disini: Tata Cara Revisi Anggaran 2018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Februari 2018. Sosialisasi ini dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Bapak Didyk Choiroel, S.Sos, M.M., M.Si. Sosialisasi ini merupakan rangkaian dan tindak lanjut atas kritik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniLanjutkan membaca “Tata Cara Revisi Anggaran 2018 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018”

Pengukuran dan Evaluasi Anggaran – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download Disini: Pengukuran dan Evaluasi RKAKL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan ini masuk ke dalam BERITA NEGARALanjutkan membaca “Pengukuran dan Evaluasi Anggaran – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga”

Tata Cara Pembayaran APBN – PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Download disini: PMK 190 Tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. untuk melaksanakanLanjutkan membaca “Tata Cara Pembayaran APBN – PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

Inpres Nomor 4 Tahun 2017

Download disini: INPRES 4 2017 ttg efisiensi belanja KL 2017 Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia menerbitkan Inpres mengenai Efisiensi Anggaran. Pada tanggal 22 Juni 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dalam rangkaLanjutkan membaca “Inpres Nomor 4 Tahun 2017”