Lanjut ke konten

Fokus Utama Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Penyederhanaan birokrasi; Inovasi dalam pelayanan publik, manajemen SDM, dan pengawasan; Tindak lanjut perbaikan peraturan/kebijakan yang dianggap menghambat investasi

Tujuan evaluasi reformasi birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi reformasi birokrasi bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Photo by ThisIsEngineering on Pexels.com
Photo by lilartsy on Pexels.com

Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan secara bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi PMPRB Online. Evaluasi mendalam dilakukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan dengan baik pada tingkat instansi dan unit kerja instansi pemerintah. Pendalaman dilakukan secara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas nasional. Evaluasi dilakukan pada seluruh instansi pemerintah yang meliputi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB Online.

Dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021, instansi pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Update bukti dukung evaluasi dapat disampaikan melalui link google drive, cloud, atau dropbox kepada evaluator.
  2. Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam tahun 2021 sepenuhnya akan menggunakan data hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
  3. Pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) akan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SHRBZI dengan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
  4. Secara substansial, survei internal reformasi birokrasi tentang integritas jabatan sudah masuk dalam SPI yang dilakukan oleh KPK sehingga tidak dilakukan lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  5. Bobot nilai SPI akan disesuaikan.
  6. Instansi pemerintah perlu berkoordinasi dengan instansi yang melakukan pengukuran hasil antara.

Adapun fokus evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 dilakukan terhadap 3 hal sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan birokrasi. Pada poin penyederhanaan birokrasi akan dilihat bagaimana upaya perampingan struktur telah dilakukan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang. Selain itu, tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi tersebut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penilaian. Penyederhanaan birokrasi juga dilihat bagaimana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuian penjabaran atau cascading kinerja dari level pimpinan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja, dan juga proses bisnis.
  2. Inovasi dalam pelayanan publik, manajemen SDM, dan pengawasan. inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi dijabarkan kedalam tiga isu yakni, inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM. Inovasi dalam bidang pelayanan publik akan memastikan pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat, dan delivered, serta adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi pandemi. Inovasi dalam penegakan integritas merupakan cara untuk melihat sejauh mana upaya objek evaluasi dalam menekan potensi penyalahgunaan integritas, seperti fraud dan KKN melalui penguatan three lines of defense pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Sementara, inovasi dalam tata kelola SDM merupakan jalan guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap produktif dan berkinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel.
  3. Tindak lanjut perbaikan peraturan/ kebijakan yang dianggap menghambat investasi. Perbaikan kebijakan apa yang diambil dan/atau produk peraturan yang dikeluarkan instansi pemerintah yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Berikut adalah komponen hasil dan sub komponen hasil antara reformasi birokrasi:

Terbaru dari Blog

Hal-Hal yang Mempengaruhi Jalannya Reformasi Birokrasi

Konteks Reformasi Birokrasi Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk […]

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam road map reformasi birokrasi. Area perubahan reformasi birokrasi dan filosofi dibalik desain reformasi birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara […]

Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu Strategis Reformasi Birokrasi Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dam pemanfaatan teknologi. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: