Lanjut ke konten

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam road map reformasi birokrasi. Area perubahan reformasi birokrasi dan filosofi dibalik desain reformasi birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut: manajemen perubahan; deregulasi kebijakan; penataan organisasi; penataan tatalaksana; penataan SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Manajemen Perubahan

Setiap instansi pemerintah diharapkan melakukan internalisasi perubahan pola pikir yang sejalan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014). Setiap instansi pemerintah membangun karakter dan budaya kinerja ASN agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

2) Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Setiap instansi pemerintah diharapkan mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perijinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat.

3) Penataan Organisasi

Hasil kajian yang menelaah keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) merekemendasikan pemerintah untuk melikuidasi dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh instansi terkait, integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki tugas fungsi serupa, integrasi LNS ke kementerian atau lembaga yang membidangi urusan pemerintahan yang sama. Tindak lanjut hasil kajian tersebut dilakukan dengan penataan Kelembagaan Non Struktural (LNS) oleh Presiden, di mana sepanjang tahun 2014-2017 telah dihapus sebanyak 23 LNS.

Selain itu, dalam rangka menciptakakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

4) Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana dilaksanakan dengan diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pemerintah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Instansi pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian).

Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta pelaksanaan seleksi ASN juga diatur, termasuk dengan penentuan kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai ambang batas (passing grade). Bagi peserta seleksi CPNS yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan/passing grade akan diambil kelipatan tiga besar berdasarkan alokasi kebutuhan/formasi masing-masing jabatan untuk mengikuti Seleksi Kompentensi Bidang (SKB). Tahap akhir penilaian akan dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB untuk menentukan peserta yang berhak dinyatakan lulus akhir seleksi CPNS.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

6) Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Akuntabilitas dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan identifikasi atas pemborosan anggaran instansi pemerintah. Dari hasil analisis, diproyeksikan terdapat potensi anggaran yang tidak efisien sebesar 392,87 Triliun Rupiah. Potensi inefisiensi tersebut disebabkan:
• Perumusan sasaran pembangunan tidak berorientasi hasil, hanya berorientasi proyek/kegiatan;
• Program/Kegiatan tidak mampu menjawab sasaran pembangunan; dan
• Tidak terdapat sinergitas/kolaborasi antar unit kerja (cross-cutting) program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan.

Beranjak dari temuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menerus melakukan upaya melalui perumusan kebijakan, pembinaan, asistensi, bimbingan teknis hingga evaluasi untuk menekan angka inefisiensi tersebut.

7) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI). ZI adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasaakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyeleggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana terdapat 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba dipenuhi oleh unit layanan yang dievaluasi.

Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya. Sejak diprakarsai pada Tahun 2014, jumlah inovasi yang berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) meningkat dari tahun ke tahun. KIPP tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan telah mendapatkan pengakuan dunia, yaitu dengan menjadi juara pertama di ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) di Tahun 2018 dan 2019.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya MPP, masyarakat semakin merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam mengurusi berbagai jenis layanan atau perizinan baik secara individu maupun sebagai badan usaha.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tetap memprioritaskan dan mendorong Intansi Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pelayanan Publik nya melalui 6 aspek, termasuk di dalamnya mengembangkan/ membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (e-Services), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) yang responsif, dan juga inovasi pelayanan publik.

Episode
Terbaru

Hal-Hal yang Mempengaruhi Jalannya Reformasi Birokrasi

Konteks Reformasi Birokrasi Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk […]

Fokus Utama Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Penyederhanaan birokrasi; Inovasi dalam pelayanan publik, manajemen SDM, dan pengawasan; Tindak lanjut perbaikan peraturan/kebijakan yang dianggap menghambat investasi Tujuan evaluasi reformasi birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi reformasi birokrasi bertujuan memberikan saran perbaikan […]

Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu Strategis Reformasi Birokrasi Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dam pemanfaatan teknologi. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat […]

Pertama kali mendengarkan? Inilah alasan kenapa acara ini asyik!

1 Komentar »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: