Lanjut ke konten

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja


Manajemen perubahan reformasi birokrasi.

Dalam mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

Untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kinerja, seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pejabat pimpinan tertinggi secara berkala memberikan insight kepada seluruh pegawai. Keterlibatan pimpinan tertinggi dalam kegiatan acara penghargaan yang melibatkan seluruh pegawai instansi pemerintah dapat menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini, diperlukan media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala. Media komunikasi dapat berupa media sosial, media fisik, media virtual dan media lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang dapat menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Komunikasi ini tidak hanya cukup dilakukan sekali saja, melainkan perlu dilakukan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga hubungan yang dinamis antara pimpina tertinggi dengan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja juga tercermin dalam implementasi agen perubahan. Instansi pemerintah perlu berupaya menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model. Lebih lanjut, pembentukan agent of change dan role model secara formal juga perlu dimonitor dan dievaluasi terus menerus untuk memastikan bahwa para agent of change dan role model telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja instansi pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: